Ahmad Fanani, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (Jawa Pos, 15/02/18)

Akhirnya DPR menyelamatkan wajah republik dari teater ganjil orang-orang gila yang tengah mentas dipanggung utama lewat rentetan aksi penyerangan brutal terhadap sejumlah rumah ibadah dan pemuka agama. Pusat atensi publik bergeser ke Senayan setelah revisi UU MD3 disahkan melalui rapat paripurna yang diwarnai walk out dua fraksi. Undang-undang tersebut menjadi sorotan, utamanya lantaran tiga pasal yang disinyalir menegaskan kekuasaan yang luar biasa menggila bagi anggota dewan. Sejatinya awal mula revisi undang-undang yang mengatur rumah tangga parlemen tersebut berpangkal pada agenda penambahan kursi pimpinan DPR untuk mengakomodir partai pemenang. Namun pembahasan melebar, dan kini UU tersebut justru menjadi kontroversi lantaran isu seputar kewenangan pemanggilan paksa, pasal penghinaan parlemen, dan hak imunitas.

Tiga Pasal Krusial Kewenangan memanggil paksa ada pada pasal 73. Berkat pasal tersebut, DPR berhak memanggil paksa siapapun yang mangkir tiga kali berturut-turut dari panggilan parlemen. Bahkan parlemen berhak untuk menyandera mereka yang dipanggil tersebut selama 30 hari dengan melibatkan polisi. Entah bagaimana ceritanya pilihan DPR bisa jatuh pada diksi “menyandera”. Diksi yang terdengar horor dan jauh dari kesan positif. Kata sandera dalam KBBI bermakna seorang yang ditawan sebagai jaminan hingga keinginan penyandera dituruti. Deiksis ini dalam berbagai bentuknya selalu mengarah pada asosiasi tindakan kekerasan bahkan kriminal. Dalam bentuk kata kerja, menyandera mengandung asosiasi makna perbuatan yang diawali dengan penculikan, melibatkan tindakan pemaksaan, bahkan kekerasan. Jika kita mengetikkan kata kunci menyandera pada search engine semacam google, maka yang muncul adalah beragam artikel beraroma kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh penjahat, gangster, mafia, milisi, atau gerakan separatis.

Bagaimana mungkin diksi yang sarat dengan konotasi negatif ini bisa digunakan oleh lembaga dewan yang terhormat. Entah apa pertimbanganya, tentu bukan karena anggota-anggota dewan yang terhormat itu diam-diam menyimpan keinginan untuk mensejajarkan diri dengan gangster, mafia, dan pelaku kriminal lain. Sementara itu pasal 122 memberikan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang dianggap merendahkan kehormatan institusi maupun anggota DPR. Ironinya, DPR begitu keras menentang pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi RKUHP, tapi kini justru mereka memproduksi pasal yang sejatinya setarikan nafas untuk institusinya sendiri. Agaknya ini menunjukkan inkonsistensi DPR, sekaligus rendahnya komitmen lembaga ini dalam merawat demokrasi. Terlepas dari itu, kita tentu sepakat bahwa marwah dan kehormatan parlemen harus dijaga.

Tak ada yang boleh merendahkan apalagi menghina institusi maupun anggota DPR. Masalahnya, pasal tersebut berangkat dari logika bahwa seolah tinggi rendahnya kehormatan DPR ditentukan oleh opini dan kritik dari luar. Padahal baik buruknya citra parlemen terletak pada tata laku anggota, kualitas produk legislasi yang dihasilkan, sensitivitas dan empati pada nasib kelompok marjinal, dan kegigihan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat bawah. Kritik dalam berbagai bentuknya, hanyalah respon umpan balik dari publik yang merasa kurang puas atau bahkan kecewa dengan kinerja parlemen. Faktanya, sejauh ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR memang relatif rendah.

DPR nyaris selalu menempati urutan buncit dibelakang lembaga negara lain dalam berbagai survey untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Misalnya, dalam survey yang dirilis Polling Center dan ICW pada pertengahan 2017, DPR bersama partai politik ada pada urutan terbawah dengan tingkat kepercayaan hanya 51%. Jauh dibawah KPK yang menempati urutan teratas dengan tingkat kepercayaan 86%. Citra pas-pasan parlemen dimata publik ini tentu akibat tata pikir, tutur, dan laku anggotanya yang tak jarang mengerdilkan marwah lembaganya sendiri. Rentetan kasus korupsi, akrobat politik seperti yang dipertontonkan mantan ketuanya, dan manuver pansus adalah sederet contoh yang membuat publik geram. Pertanyaannya apakah MKD mau dan berani mengambil langkah hukum terhadap anggotanya sendiri yang perilakunya terang telah merendahkan kehormatan institusi parlemen tersebut? Melihat catatan kinerjanya, tak sedikit keputusan MKD yang tak bertuah dan relatif mengecewakan.

Masih segar diingatan kita berbagai kasus anggota dewan yang sejatinya memalukan namun tak dijatuhi sanksi yang memadai. Sebutlah kasus papa minta saham, kasus baku pukul anggota Komisi VII, pemukulan anggota dewan kepada asisten rumah tangga, kekerasan anggota dewan kepada asisten pribadinya dan sederet kasus lain yang menjatuhkan marwah DPR dimata publik. Kontroversi lain ada pada pasal 245 yang makin menebalkan imunitas parlemen. Pasal ini memaksa setiap aparat hukum yang berniat memeriksa anggota dewan dalam kasus tindak pidana harus mendapat Presiden dan atas pertimbangan MKD. Masih segar diingatan kita ketika imunitas ini coba di gunakan sebagai dalih Setya Novanto, yang saat itu masih menjabat Ketua DPR RI, untuk lari dari pemeriksaan KPK. Kini pasal tersebut semakin tegas mengukuhkan imunitas parlemen dan berpotensi digunakan sebagai tameng untuk mempersulit proses hukum Begal Demokrasi Perpaduan imunitas, kewenangan menyandera, dan pasal anti-kritik ini berpotensi membuat parlemen tak ubahnya seperti monster buas berwajah seram.

Kolaborasi rupa yang menakutkan dan tabiatnya yang buas membuatnya terasing, tak ada yang berani mendekatinya. Kehadirannya bahkan menimbulkan ketakutan. Padahal, sejatinya parlemen adalah lembaga perwakilan. Ia adalah pelantang suara rakyat yang tak tersurakan. Aspirasi rakyat adalah input yang menjadi basis utama kinerjanya. Sebagai lembaga perwakilan, mestinya parlemen menjaga kedekatan dan bahkan menihilkan jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Mestinya DPR memasang wajah seramah mungkin agar rakyat leluasa, tanpa sedikitpun segan untuk menyampaikan kesah dan keluhnya. Tapi UU MD3 yang baru disahkan tersebut justru berpotensi melahirkan monster buas berwajah seram. Alih-alih makin mendekatkan diri, wajah baru parlemen justru menghadirkan kecemasan dan ketakutan dimata publik.

Kini opini di ruang publik banyak dipenuhi kosakata yang menggambarkan kecemasan. Kecemasan tersebut nampak dalam berbagai label yang tengah bertebaran di media seperti ancaman bagi kebebasan pers, kemunduran demokrasi, dan era kegelapan demokrasi. DPR tentu bisa berkilah dengan berbagai dalih canggih, karena memang itu salah satu keahlian utamanya. Tapi siapa yang bisa menjamin kewenangan-kewenangan baru tersebut tak disalahgunakan untuk membungkam kritik, baik dari pers, LSM, aktivis sosial, dan masyarakat sipil lain yang terusik nalar dan nuraninya oleh tata laku, pikir, tutur, dan kinerja anggota dewan yang terhormat itu. Hanya pertimbangan moral-etik saja yang bisa mencegahnya. Sayangnya, pertimbangan moral-etik itu telah lama tak dijadikan parameter dalam keputusan elite kita. Agaknya, tak berlebihan jika banyak yang khawatir bahwa UU MD3 ini berpotensi melahirkan begal bagi demokrasi yang sedang kita bangun.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here