Kebijakan publik dimaknai sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau regulator untuk memberikan kepastian dan mengatur segala hal yang terkait dengan publik. Kebijakan publik merupakan produk hukum sehingga bersifat mengikat bahkan berisi ketentuan sanksi bagi yang melanggarnya.

Karena berupa produk hukum, kebijakan publik bias dilihat melalui kerangka hukum, yaitu substance (isi), structure (tata laksana) dan culture (budaya). Isi hukum atau content of law berupa penjabaran tertulis peraturan dan keputusan pemerintah. Sedangkan tata laksana hukum berupa perangkat kelembagaan yang melaksanakan peraturan dan keputusan pemerintah. Perangkat pelaksana juga bertugas menjamin aturan yang sudah dibuat terlaksana dengan baik. Sedangkan budaya hukum berupa persepsi, pemahaman dan penerimaan baik oleh publik, pelaksana atau individu yang bertugas menjalankan kebijakan dan individu yang bertugas membuat kebijakan. Saat ini Kebijakan publik di Indonesia belum banyak berpihak kepada kepentingan publik. Anggaran publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu pejabat dan kepentingan sempit lainnya. Ini bertentangan dengan azas demokrasi substantif bahwa “public policy must be based on public consent”. Selain itu juga problem penegakan hukum, HAM dan masalah korupsi merupakan benang kusut yang masih menjadi masalah akut yang melanda bangsa Indonesia saat ini.

Melalui Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah membentuk Satgas Advokasi guna membantu kaum mustadafin untuk memperoleh bantuan hukum. Aktivitas yang dilakukan satgas advokasi ini salah satunya adalah mengadvokasi petani karawang yang berkonflik dengan perusahaan. Alhamdulillah saat ini petani karawang telah mendapatkan ganti tanah dengan di bantu oleh Presiden RI. Joko Widodo.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here