Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyetujui keterlibatan TNI untuk pemberantasan terorisme di Indonesia. Danhil menyebutkan hal itu membuat pemberantasan teroris menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

“Terkait dengan penanganan terorisme lebih komprehensif, ada bagian bagian yang tidak bisa ditangani kepolisian, itu harus melibatkan TNI, tidak hanya TNI tapi semua pihak. BIN, termasuk kelompok masyarakat,” kata Danhil saat ditemui di PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Danhil mengaku dirinya telah melakukan riset saat operasi Tinombala. Dalam operasi ini Satgas Tinombala berhasil menangkap Basri, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bentukan teroris Santoso.

“Ketika kami riset di Poso, polisi tidak bisa mengejar Basri cs di pegunungan di atas, ternyata kinerja TNI lebih akseleratif. Ketika melakukan pengejaran di daerah pegunungan, hutan, termasuk laut, karena dia lintas batas. Itu tentu harus melibatkan kemampuan teknis dari TNI,” ujarnya.

Danhil menjelaskan keterlibatan TNI perlu pengawasan lebih lanjut. Karena menurutnya penanganan kasus terorisme harus sesuai dengan koridor hukum dan jangan sampai keluar dari situ.

Pelibatan unsur TNI masih menjadi perdebatan di Pansus RUU Antiterorisme yang kini masih digodok di DPR. Hanya masih ada pro dan kontra terhadap wacana tersebut. Ada sejumlah pihak yang khawatir terhadap isu HAM apabila TNI dilibatkan.”Yang harus diperkuat adalah pengawasan, jika tidak, maka kemudian muncul pelanggaran HAM yang massif, kuncinya silakan libatkan TNI, tapi yang harus menjadi titik beratnya pengawasan, jangan sampai seolah-olah siapa yang teroris dan yang bukan itu dimonopoli oleh Densus 88. Kami minta pengawasan yang lebih intensif,” ucap Danhil.

(elz/elz)

SUMBERdetik.com
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here