JAKARTA, KOMPAS.com  – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menagih komitmen anti-korupsi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Wiranto menjabat Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dahnil menilai, saat memimpin Kemenko Polhukam, Luhut cenderung melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Pak Luhut yang mimpin Kemenko Polhukam itu, cenderung, mohon maaf ingin melemahkan upaya-upaya penanganan korupsi. Kami ingin tanya komitmen Pak Wiranto bagaimana mendorong pemberantasan korupsi,” kata Dahnil, seusai bertemu Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak melanjutkan revisi PP 99 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Dahnil, keputusan itu harus dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah melalui Kemenko Polhukam.

“Wudhunya itu sebenarnya gerakan anti korupsi, tapi kemudian kalau dilanggar komitmen itu ya seperti Pak Jokowi batal wudhu,” ujar Dahnil.

Ia menyebutkan, salah satu tujuan pertemuan dengan Wiranto adalah ingin memastikan revisi PP 99 tidak dilanjutkan.

“Kami ingin memastikan apakah akan terus dilanjutkan. Ini kan masih didorong berulang kali, redup sebentar kemudian didorong lagi. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi,” ujar Dahni.

SUMBERKompas.com
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here