Rencana Mendagri Cahyo Kumolo untuk menunjuk Plt Gubernur berasal dari Kepolisian agaknya tidak sehat Bagi institusi Kepolisian itu sendiri dan masa depan Demokrasi Indonesia. Tatanan Demokrasi kita yang Sudah berusaha menempatkan aparatur keamanan kepada tupoksinya dirusak dengan rencana tersebut. Reformasi berusaha mengubur Dwi Fungsi TNI, namun rencana Cahyo Kumolo tersebut seolah menyediakan Arena untuk menghadirkan laku “Multifungsi Polri”, menyeret makin dalam Kepolisian dalam pusaran political game. Meski Undang-Undang tidak dilanggar terkait dengan rencana tersebut, terang banyak etika politik dan kenegaraan yang ditabrak oleh Pak Cahyo Kumolo. Jadi, penting Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dengan matang untuk membatalkan usulan Cahyo Kumolo tersebut.

Bila meminjam penalaran Pak Cahyo Kumolo yang menyatakan bahwa penunjukkan perwira Kepolisian Karena ada kerawanan keamanan di daerah-daerah tersebut, bila rencana itu tetap dilaksanakan dan Pak Jokowi mengabaikan kritik publik, agaknya perlu Pak Presiden Joko Widodo,
pun mempertimbangkan untuk mengganti Mendagri Cahyo Kumolo dengan Jenderal Polisi Aktif, Karena jelang Pilkada serentak 2018 dan 2019 potensi kerawanan keamanan pasti terjadi. Bila perlu, Kemendagri digabungkan saja dengan POLRI, jadi Kemendagri berada dibawah POLRI, ini kebijakan yang paling Tepat lho bila meminjam penalaran Pak Cahyo Kumolo tersebut.

Salam
Dahnil Anzar Simanjuntak
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah/Pendiri Madrasah Antikorupsi

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here