Pemuda Muhammadiyah Kritik Partai Politik Daftarkan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg 2019

Share !
Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
Email
Print
36946220_1927919757259377_2218306537724575744_n

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengkritik masih nekatnya Partai Politik mengajukan mantan narapidana kasus korupsi menjadi Calon Legislatif 2019.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Pendiri Madrasah Antikorupsi menegaskan, ini masalah komitmen partai politik terhadap agenda besar pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Masalah sulit dan tidak sulit, kan masalah Komitmen Partai Politik terhadap praktik korupsi,” ujar aktivis antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Kamis (19/7/2018).

Bila, toleransinya masih tinggi sekali, bahkan sangat terbuka terhadap mantan-mantan koruptor, imbuhnya, ya pasti sulit sekali untuk tidak menerima para mantan koruptor menjadi Caleg.

Berbeda bila Partai Politiknya memang berusaha untuk terus memperbaiki kualitas dan integritas Calegnya.

“Bila itu maka menganulir caleg-caleg mantan koruptor adalah pekerjaan yang mudah dan sederhana,” tegasnya.

Diantara Caleg eks napi korupsi yang masih maju adalah dua mantan narapidana kasus korupsi dalam daftar bakal calon legislatif 2019 DPR RI dari partai Golkar. Ke dua nama tersebut yakni Teuku Muhammad Nurlif dan Iqbal Wibisono.

Hal itu pun dibenarkan Ketua bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Golkar Ace Hasan Syadzily, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Berdasarkan catatan, Teuku Muhammad Nurlif terlibat dalam kasus suap travel cek pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom 2004 silam. Saat itu Nurlif menjabat anggota Komisi keuangan dan Perbankan DPR RI. Akibat perbuatannya Ia telah divonis 1 tahun 4 bulan penjara.

Sementara itu Iqbal Wibisono terbukti terlibat korupsi dana Bansos untuk Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jateng 2008 silam. Akibat perbuatannya tersebut, ia juga telah divonis satu tahun penjara.

Selain itu juga ada nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik yang juga resmi mendagtar sebagai Caleg yang diusung Partai Gerindra.

Taufik ialah eks napi korupsi yang divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 yang merugikan negara Rp488 juta.

Sebelumnya, M Taufik pernah mempertanyakan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Menurut dia, KPU melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g.

Dalam pasal tersebut, dinyatakan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memastikan akan mencoret nama calon anggota legislatif (caleg) mantan napi korupsi yang nekat didaftarkan oleh parpol.(*)

Sumber : tribunnews.com

Share !
Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
Email
Print